BANYUWANGI — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperluas jangkauan Program Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan irigasi pada tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan jaringan pengairan. Program yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan ini dirancang untuk mendesentralisasi tanggung jawab pengelolaan infrastruktur air melalui pelibatan langsung para pengguna air di lapangan.

Plt Kepala DPU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fachroby, menjelaskan bahwa KSO merupakan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi melalui pelibatan langsung tenaga terampil di tingkat pengguna air. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sebagai entitas yang paling memahami dinamika dan kebutuhan teknis di lahan pertanian. "KSO menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia HIPPA agar mereka mampu mengelola jaringan irigasi secara mandiri dan berkelanjutan," ujar Riza.

Menurutnya, mekanisme ini menjadikan HIPPA di masing-masing wilayah irigasi sebagai pelaksana utama program, dengan tanggung jawab mencakup pengawasan harian, perawatan preventif, hingga penyusunan kebutuhan teknis lapangan. Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif karena pengelolaan dilakukan oleh pihak yang bersinggungan langsung dengan pemanfaatan air irigasi, yang dapat merespons masalah dengan cepat dan tepat.

Sebelum ditugaskan secara resmi, seluruh anggota HIPPA menjalani bimbingan teknis (bimtek) komprehensif yang diselenggarakan DPU Pengairan. Pelatihan tersebut mencakup spektrum materi luas, mulai dari pemetaan infrastruktur, dasar-dasar teknis irigasi, manajemen administrasi, hingga penguatan tata kelola kelembagaan.

Setelah bimtek, mereka diwajibkan menyusun Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual jaringan irigasi.

"PSETK menjadi pijakan fundamental dalam menentukan prioritas perbaikan, jadwal pemeliharaan, dan pola distribusi air agar seluruh upaya kita lebih tepat sasaran," jelas Riza.

Ia berharap, melalui KSO, seluruh HIPPA dan Gabungan HIPPA (GHIPPA) di Banyuwangi dapat meningkatkan kemampuan manajemen irigasi, baik dari sisi perawatan fisik maupun penguatan kelembagaan. Pemerintah daerah menilai penguatan peran masyarakat pengelola air ini merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan, mengingat ribuan hektare lahan pertanian Banyuwangi sangat bergantung pada sistem irigasi yang prima.

"Kami ingin HIPPA menjadi garda terdepan dalam memastikan jaringan irigasi tetap berfungsi maksimal demi kesejahteraan petani," tutup Riza. (*)