BANYUWANGI - Kasus pengoplosan elpiji 3 kilogram bersubsidi yang berhasil diungkap Polresta Banyuwangi baru-baru ini kembali menyoroti lemahnya sistem distribusi di lapangan. 

Menurut Ruliyono, distribusi elpiji 3 kg saat ini tidak memiliki aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak membeli. Akibatnya, masyarakat mampu pun bisa dengan mudah memperoleh gas bersubsidi, sehingga tujuan utama untuk membantu kalangan kurang mampu menjadi tidak tepat sasaran. 

“Berbeda dengan pupuk subsidi yang hanya bisa dibeli oleh warga sesuai data KTP, elpiji 3 kg justru bebas diperjualbelikan. Ini yang harus segera dibenahi,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, keberadaan agen penyalur di setiap kecamatan juga belum terstruktur dengan baik. Hal ini membuat penanganan masalah distribusi menjadi lambat dan tidak terkoordinasi. 

“Mulai sekarang harus ada agen resmi yang bertanggung jawab di tiap kecamatan. Dengan begitu, jika terjadi penyimpangan, penanganannya bisa lebih cepat dan jelas,” ujarnya.

DPRD Banyuwangi, lanjut dia, segera mengusulkan rapat kerja bersama Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya untuk merumuskan sistem distribusi baru yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat kecil. 

“Kami tidak ingin kasus pengoplosan ini terus berulang. DPRD akan mendorong agar tata distribusi elpiji 3 kg diatur lebih ketat sehingga tidak merugikan rakyat,” jelasnya. 

Untuk diketahui Polresta Banyuwangi berhasil membongkar jaringan pengoplos elpiji yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Modusnya pelaku membeli gas subsidi secara eceran dari pangkalan di Kecamatan Bangorejo dengan harga Rp22.000 per tabung, lalu memindahkannya ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat. (*)