BANYUWANGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan baliho dan reklame yang tidak berizin. Penertiban ini dinilai penting untuk menjaga tata kota sekaligus melindungi ruang publik dari pelanggaran aturan.

“Kami mengapresiasi sikap tegas Satpol PP. Penertiban ini sejalan dengan komitmen Banyuwangi untuk menjaga kerapian dan ketertiban umum,” ujarnya.

Menurut Zaki, penataan reklame kini menjadi perhatian nasional. Ia menyebut langkah Satpol PP Banyuwangi sejalan dengan program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Salah satu fokus program tersebut adalah penataan ruang publik, termasuk reklame dan baliho.

“Gerakan Indonesia ASRI menekankan pentingnya ruang publik yang tertib dan indah. Penertiban baliho ilegal adalah bagian dari itu,” jelasnya.

DPRD Banyuwangi berencana mengagendakan pembahasan khusus bersama Satpol PP dan dinas teknis terkait untuk mendata baliho yang belum berizin. Zaki menambahkan, transparansi menjadi hal penting dalam proses ini.

“Kami akan melibatkan mahasiswa, aktivis sosial, LSM, dan organisasi masyarakat agar penertiban berjalan terbuka dan berkeadilan,” katanya.

Ia menegaskan, dukungan DPRD diberikan agar Satpol PP konsisten menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tanpa pandang bulu. Pasalnya, masih banyak laporan masyarakat terkait baliho dan reklame yang berdiri tanpa izin resmi.

“Penertiban harus menyeluruh. Jangan hanya di titik tertentu, tetapi di seluruh wilayah Banyuwangi,” tegasnya.

Dengan pengawalan bersama, DPRD berharap Banyuwangi dapat menjadi daerah percontohan dalam realisasi Gerakan Indonesia ASRI. Penertiban baliho ilegal diharapkan tidak hanya menjaga estetika kota, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan.

“Banyuwangi harus tampil sebagai daerah yang tertib, indah, dan berdaya saing. Penertiban baliho ilegal adalah langkah awal menuju tata kota yang lebih baik,” pungkas Zaki. (*)