BANYUWANGI - DPRD Banyuwangi melalui Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Banyuwangi. 

Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, seusai memimpin rapat dengar pendapat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi di ruang rapat Komisi IV DPRD Banyuwangi.

Menurut Patemo, kebutuhan akan figur pimpinan definitif di Cabang Dinas Pendidikan semakin mendesak mengingat pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kehadiran pejabat yang menetap dan memahami kondisi daerah dinilai akan mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Patemo menjelaskan, dorongan tersebut muncul berdasarkan hasil pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan di Banyuwangi. 

Dalam sejumlah rapat dengar pendapat yang digelar bersama para pemangku kepentingan, pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi kerap tidak dihadiri langsung oleh pejabat yang berwenang dan lebih sering diwakili staf.

Kondisi itu, kata dia, membuat proses koordinasi tidak berjalan maksimal, terutama ketika membahas persoalan yang membutuhkan keputusan strategis.

"Dalam berbagai forum pembahasan, kami membutuhkan kehadiran pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga penyelesaian persoalan pendidikan bisa dilakukan lebih cepat," ujar Patemo.

Ia mengungkapkan, Komisi IV juga telah melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait kondisi tersebut. 

Langkah itu dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Banyuwangi sekaligus mendorong percepatan pengisian jabatan Kacabdin Pendidikan.

Menurut Patemo, Banyuwangi memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dan layak diberikan kepercayaan untuk memimpin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi.

"Ketika berbicara mengenai wilayah kerja, tentu kami memahami kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Karena itu kami berharap Ibu Gubernur dapat memberikan kepercayaan kepada ASN atau guru asal Banyuwangi untuk mengemban jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan," katanya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai, pejabat yang berasal dari Banyuwangi memiliki keunggulan karena lebih mengenal kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah, hingga tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di setiap kecamatan.

Dengan pemahaman tersebut, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, DPRD, satuan pendidikan, dan masyarakat diyakini dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

"Kalau dipimpin oleh orang yang memahami wilayah Banyuwangi, tentu komunikasi akan lebih mudah dan respons terhadap persoalan pendidikan juga bisa lebih cepat," ujarnya.

Selain mempercepat koordinasi, keberadaan pejabat lokal dinilai akan mempermudah proses pemetaan berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, hingga penyelesaian persoalan yang dihadapi sekolah negeri maupun swasta.

Patemo berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk mengisi jabatan tersebut agar pelayanan pendidikan di Banyuwangi semakin optimal.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan di Banyuwangi.

"Kami ingin persoalan pendidikan bisa diselesaikan secara cepat melalui koordinasi yang baik. Karena itu, keberadaan Kacabdin Pendidikan definitif yang memahami Banyuwangi menjadi kebutuhan yang mendesak," pungkasnya. (*)