BANYUWANGI - Komisi II DPRD Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, guna mempelajari model pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata. 

Anggota Komisi II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, mengatakan Kota Batu dinilai berhasil membangun keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian dan pariwisata. Menurutnya, kedua sektor tersebut saling mendukung sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

"Konsep sinergi antara pertanian dan pariwisata yang dikembangkan Kota Batu menjadi alasan kami melakukan studi dan berbagi pengalaman. Banyak hal yang bisa menjadi referensi untuk diterapkan di Banyuwangi, khususnya di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Licin dan Kalibaru," ujar Inayanti.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, keberhasilan Kota Batu tidak terlepas dari kondisi geografis yang mendukung. Iklim yang sejuk, tanah yang subur, serta curah hujan yang memadai menjadikan daerah tersebut sebagai sentra produksi berbagai komoditas hortikultura unggulan.

Beragam hasil pertanian seperti apel, kubis, wortel, brokoli, aneka bunga, hingga buah-buahan menjadi komoditas andalan yang tidak hanya dipasarkan sebagai produk pertanian, tetapi juga dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Menurut Inayanti, salah satu strategi yang menarik perhatian Komisi II DPRD Banyuwangi adalah pembentukan klaster pertanian berdasarkan potensi masing-masing desa dan kecamatan.

Melalui sistem tersebut, setiap kawasan difokuskan pada komoditas unggulan tertentu sehingga pengembangan agribisnis dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran.

"Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu membentuk klaster-klaster pertanian sesuai potensi wilayahnya. Pendekatan ini membuat pengembangan sektor pertanian menjadi lebih fokus dan terintegrasi," katanya.

Ia menilai konsep tersebut layak menjadi bahan kajian untuk diterapkan di Banyuwangi yang juga memiliki kawasan pegunungan dengan karakteristik serupa, seperti Licin, Kalibaru, Songgon, dan Glenmore.

Selain meningkatkan produktivitas pertanian, pembentukan klaster diyakini mampu mempercepat hilirisasi produk pertanian, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan usaha berbasis kawasan.

"Program klaster pertanian ini sangat relevan untuk dikembangkan di Banyuwangi karena memiliki potensi yang hampir sama. Tinggal bagaimana disesuaikan dengan karakteristik daerah dan komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah," ujarnya.

Hal lain yang menjadi perhatian rombongan DPRD Banyuwangi adalah keberhasilan Kota Batu mengembangkan kawasan hortikultura sebagai destinasi agrowisata. Menurut Inayanti, keberadaan objek wisata berbasis pertanian telah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil panen petani sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.

Model tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ganda. Di satu sisi sektor pertanian memperoleh nilai tambah melalui peningkatan pemasaran produk, sementara sektor pariwisata mendapatkan daya tarik baru yang berbasis potensi lokal.

"Pertanian yang kuat dipadukan dengan pariwisata yang berkembang akan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Dampaknya bukan hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Komisi II DPRD Banyuwangi juga memperoleh informasi mengenai pengembangan konsep pertanian terpadu cerdas (smart integrated farming) yang tengah dikaji Pemerintah Kota Batu.

Konsep tersebut mengintegrasikan berbagai subsektor, mulai dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, hingga perikanan dalam satu kawasan yang saling terhubung. Dengan pendekatan tersebut, setiap subsektor dapat saling mendukung sehingga tercipta sistem usaha tani yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Inayanti berharap hasil studi tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor pertanian berbasis potensi wilayah.

Menurutnya, sinergi antara pertanian dan pariwisata menjadi salah satu strategi yang layak dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. (*)