Daerah

DPRD Banyuwangi Tegaskan Pentingnya Keterbukaan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publi

DPRD Banyuwangi Tegaskan Pentingnya Keterbukaan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publi

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengadakan Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II di Ruang Rapat Khusus untuk membahas pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Ni’mah menegaskan bahwa pembahasan mengenai Perlinsos menjadi agenda penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. Ia menilai bahwa kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sangat diperlukan agar manfaat program perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.

“Perlinsos bukan hanya soal penyaluran bantuan, tetapi juga tentang keakuratan data, perencanaan yang baik, serta pelaksanaannya harus tepat sasaran. Semua pihak perlu bersinergi agar tidak ada warga miskin yang terabaikan,” ujar Ni’mah.

Untuk menjamin pelaksanaan program yang lebih efektif, DPRD mengundang berbagai instansi ke dalam rapat tersebut, seperti Bappeda, DPMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Disdukcapil, BPS, serta perwakilan APDESI dan ASKAB Banyuwangi.

Kerja sama antarinstansi ini dianggap penting untuk menyatukan basis data, mulai dari data kependudukan hingga data kemiskinan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Sinkronisasi data menjadi perhatian utama agar program perlindungan sosial tidak meleset dari sasaran.

“Masalah utama yang sering muncul adalah ketidakakuratan data atau data yang tidak diperbarui. Melalui pertemuan ini, kami berharap tercipta pemahaman bersama dan langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola Perlinsos,” tambahnya.

Rapat ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai program bantuan sosial yang telah berjalan, seperti bantuan langsung tunai, program pemberdayaan keluarga, serta dukungan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak dari keluarga miskin.

Dengan pengelolaan yang transparan serta basis data yang tepat, Perlinsos diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Tujuan utama kami adalah memastikan setiap anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” tutup Ni’mah.