Daerah

Sinkronisasi Anggaran dan Legislasi: DPRD Banyuwangi Matangkan APBD 2026

Sinkronisasi Anggaran dan Legislasi: DPRD Banyuwangi Matangkan APBD 2026

​Banyuwangi - Dinamika legislasi dan perencanaan anggaran di DPRD Kabupaten Banyuwangi menunjukkan aktivitas tinggi menjelang akhir tahun 2025. Dua badan kerja utama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Anggaran (BANGGAR), secara terpisah maupun bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar serangkaian Rapat Kerja penting untuk memfinalisasi kebijakan daerah.

​Perubahan krusial yang diusulkan dalam Propemperda tersebut adalah penambahan satu judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, yaitu Raperda tentang Dana Abadi Daerah. Usulan ini menandakan adanya inisiatif strategis jangka panjang untuk penguatan fiskal daerah di Banyuwangi.

​Mengingat signifikansi dan dampak strategis dari Raperda Dana Abadi Daerah, Bapemperda mengundang jajaran lengkap TAPD dan Eksekutif terkait untuk memastikan kajian yang komprehensif. Pihak yang hadir meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintahan, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setda. Pembahasan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mengkaji urgensi, kelayakan, dan landasan yuridis pembentukan dana tersebut.

​Selang beberapa hari, pada hari Selasa, 18 November 2025, giliran Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD melanjutkan Rapat Kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat yang berlangsung di Ruang Khusus DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar, Ibu Siti Mafrochatun Nimah, bersama Bapak Michael Edy Hariyanto, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Guntur Priambodo, selaku Ketua TAPD.

​Salah satu agenda utama dalam rapat lanjutan BANGGAR adalah pendalaman materi dari sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Suratno, S.Pd., M.M., hadir secara langsung untuk memaparkan program kerja dan rencana anggaran dinasnya.

​Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2026 benar-benar proporsional, tepat sasaran, dan mampu secara efektif meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.