BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat pembangunan dermaga baru serta meningkatkan kapasitas movable bridge (MB) di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. 

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai memimpin rapat koordinasi bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, unsur pemerintah daerah, kepolisian, serta sejumlah pemangku kepentingan penyeberangan di Kantor ASDP Ketapang.

Menurut Patemo, kepadatan yang berulang di Pelabuhan Ketapang tidak semata-mata disebabkan terbatasnya jumlah armada kapal. Persoalan utama justru terletak pada kapasitas dermaga yang belum mampu mengimbangi tingginya arus kendaraan, terutama angkutan logistik bertonase besar.

"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya ASDP, segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Infrastruktur pelabuhan harus menjadi prioritas pembenahan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, hasil koordinasi menghasilkan sejumlah rekomendasi penanganan jangka pendek agar antrean kendaraan tidak meluas hingga ke jalan nasional.

Salah satunya adalah memperkuat koordinasi antara ASDP, regulator, pemerintah daerah, dan kepolisian dalam mengatur arus kendaraan saat terjadi lonjakan penumpang maupun cuaca ekstrem. Pengaturan lalu lintas dilakukan dengan menahan sementara kendaraan di luar kawasan pelabuhan sehingga kepadatan tidak terpusat di area dermaga.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong penerapan rekayasa lalu lintas melalui pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif ketika volume kendaraan meningkat drastis.

Optimalisasi kawasan penyangga (buffer zone) di Terminal Sritanjung dan Bulusan juga dinilai penting agar antrean truk logistik tidak meluber hingga ke ruas jalan nasional yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

"Seluruh langkah ini perlu dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas instansi agar distribusi logistik tetap berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat," kata Patemo.

Namun demikian, menurutnya, solusi jangka pendek tidak akan menyelesaikan persoalan secara permanen apabila kapasitas dermaga tidak ditingkatkan.

Karena itu, Komisi IV meminta ASDP segera mengusulkan pembangunan dermaga baru sekaligus melakukan peningkatan kapasitas movable bridge sehingga mampu melayani kendaraan dengan bobot lebih dari 50 ton, termasuk truk sumbu tiga yang selama ini menjadi penyumbang antrean cukup besar.

"Persoalan utama ada pada kapasitas dermaga. Jika dermaga diperbesar sehingga mampu melayani kendaraan bertonase tinggi, antrean logistik dapat dikurangi dan kendaraan tidak perlu terlalu lama berada di kawasan penyangga," tegasnya.

Selain pembenahan di Pelabuhan Ketapang, DPRD Banyuwangi juga menyoroti menurunnya aktivitas kapal Long Distance Ferry (LDF) di Pelabuhan Tanjung Wangi.

Patemo mengatakan jumlah kapal yang melayani lintasan menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi berkurang dari empat menjadi dua unit. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian angkutan logistik beralih menggunakan jalur Ketapang–Gilimanuk sehingga semakin menambah kepadatan di pelabuhan penyeberangan.

"Dengan berkurangnya armada LDF, distribusi logistik ikut terdampak. Akibatnya banyak kendaraan berat yang akhirnya memilih melintas melalui Ketapang menuju Bali," ujarnya.

Komisi IV meminta operasional kapal LDF kembali dioptimalkan agar beban lalu lintas di Pelabuhan Ketapang dapat terbagi lebih merata.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansyah, menyatakan pihaknya menyambut baik dukungan DPRD Banyuwangi terhadap rencana peningkatan infrastruktur pelabuhan.

Menurutnya, ASDP berkomitmen menindaklanjuti usulan pembangunan dermaga baru, peningkatan kapasitas movable bridge, serta pengembangan akses yang menghubungkan kawasan Bulusan dengan Pelabuhan Ketapang.

"Pada prinsipnya kami mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Banyuwangi untuk mempercepat penambahan dermaga, peningkatan kapasitas dermaga MB, serta pembangunan akses pendukung menuju pelabuhan," katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas dermaga akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus logistik karena kendaraan bertonase besar dapat dilayani lebih cepat sehingga waktu tunggu di pelabuhan dapat ditekan.

Di sisi lain, ASDP juga tengah merancang penambahan fasilitas dermaga di Pelabuhan Gilimanuk sebagai upaya menyeimbangkan kapasitas layanan di kedua sisi penyeberangan Jawa–Bali. Namun, realisasi rencana tersebut masih terkendala ketersediaan lahan di kawasan pelabuhan.

Sementara terkait kondisi terkini, Arief menyebut antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang mulai berangsur berkurang setelah sebelumnya sempat mengular hingga wilayah Desa Bangsring. Saat ini kepadatan telah bergeser dan terkonsentrasi di kawasan Terminal Sritanjung.

Ia menjelaskan, lonjakan antrean dipicu meningkatnya mobilitas kendaraan selama masa libur sekolah bersamaan dengan tingginya aktivitas distribusi logistik antarpulau.

"Kami optimistis kondisi lalu lintas di Pelabuhan Ketapang akan terus membaik seiring berbagai langkah pengaturan yang telah dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya. (*)