BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan urgensi pembaruan serta verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) sebagai dasar utama keberhasilan program perlindungan sosial. Penekanan ini mengemuka dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II bersama berbagai instansi terkait.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menekankan bahwa ketepatan data menjadi kunci untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang layak. Ia menyebut ketidakakuratan data tidak hanya memicu ketidakadilan, tetapi juga dapat menghambat pemenuhan layanan dasar bagi keluarga kurang mampu.

“Rapat ini merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD agar seluruh anggaran perlindungan sosial disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang nyata,” ujar Ni’mah.

Menurutnya, salah satu masalah utama dalam distribusi bansos adalah belum optimalnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam data, sementara yang tidak lagi memenuhi syarat masih tercatat sebagai penerima.

“Kondisi ekonomi warga selalu berubah. Ada yang semula berkecukupan lalu jatuh miskin, dan ada juga yang sebaliknya. Karena itu, data harus terus diperbaharui sesuai situasi terbaru,” jelasnya.

Ni’mah juga menegaskan perlunya pendataan dilakukan secara profesional tanpa campur tangan pihak mana pun. Ia menyebut metode pendataan langsung ke rumah warga (door to door) menjadi cara efektif untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Selain pembaruan DTKS, DPRD menggarisbawahi pentingnya penyelarasan data penerima bantuan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Integrasi data ini dinilai dapat mencegah bantuan ganda serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

“Dengan basis data yang valid, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap dana bansos benar-benar memberi manfaat,” tegas Ni’mah.

Melalui forum ini, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan proses pendataan dan distribusi bansos agar semakin tepat sasaran dan selaras dengan prinsip keadilan bagi seluruh warga Banyuwangi.