BANYUWANGI – Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD terpaksa dihentikan sementara.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menyebut keterlambatan tersebut menunjukkan kurangnya kesiapan eksekutif dalam menyiapkan dokumen anggaran. RKA berisi uraian lengkap mengenai visi, misi, sasaran, program, kegiatan, dan pagu anggaran setiap OPD, sehingga sangat diperlukan sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan pengawasan dan pendalaman anggaran.

“Tanpa RKA, proses penyusunan APBD dianggap tidak memenuhi prosedur. Banggar tidak dapat menilai efektivitas, efisiensi, maupun akuntabilitas penggunaan anggaran publik,” ungkap Ni’mah usai rapat Banggar, Senin (24/11/2025).

Ni’mah yang juga politisi PKB itu menambahkan bahwa ketidaksamaan informasi antara kepala OPD dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menjadi salah satu alasan pembahasan dihentikan. Ia mencontohkan perbedaan pemaparan program dan anggaran Dinas Pendidikan antara Kepala Dinas dan Sekda, serta ketidaktepatan data antara Bappeda dan BPKAD.

“Contohnya, penjelasan Kepala Dinas Pendidikan tidak sama dengan yang disampaikan Sekda. Begitu juga jawaban dari Bappeda dan BPKAD berbeda dengan pemaparan OPD. Jadi pembahasan perlu dihentikan sampai semuanya sinkron,” tegasnya.

Penghentian sementara ini dianggap penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik kepada masyarakat maupun dari sisi hukum.

Ni’mah menekankan bahwa langkah ini bukan hanya tindakan administratif, melainkan upaya DPRD untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan anggaran. Dengan RKA yang lengkap dan valid, DPRD dapat memastikan anggaran benar-benar dialokasikan sesuai prioritas pembangunan dan prinsip good governance.

“Semua harus jelas dan sinkron agar setiap rupiah yang dibelanjakan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat Banyuwangi dan di hadapan Tuhan,” ujarnya.

Keputusan ini sekaligus menegaskan fungsi pengawasan DPRD yang kuat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar program pembangunan berjalan sesuai sasaran.