BANYUWANGI – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang responsif dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Khusus DPRD, belum lama ini. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari, bersama Wakil Ketua Komisi II, I Gede Sudro Wicano, serta dihadiri para anggota komisi dan perwakilan masyarakat.

Ketua Komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menegaskan pentingnya fungsi DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat. “RDPU merupakan salah satu bentuk nyata fungsi representasi DPRD. Kami menyediakan ruang dialog yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat bisa mengutarakan masukan mereka secara langsung,” jelas Emy.

Wakil Ketua Komisi II, I Gede Sudro Wicano, menambahkan bahwa setiap masukan yang diterima akan dicatat dan dibahas secara mendalam. Hal ini dilakukan agar langkah tindak lanjut yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kewenangan DPRD. “Kami memastikan seluruh aspirasi diproses melalui mekanisme yang jelas, sehingga masyarakat merasa suaranya benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Anggota Komisi II lainnya juga menyoroti perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha—untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Diskusi dalam RDPU turut membahas evaluasi program yang berjalan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

RDPU ini menjadi wujud nyata demokrasi partisipatif di Banyuwangi, di mana DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat kerja sama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Melalui forum seperti ini, Komisi II DPRD Banyuwangi berupaya memperkuat komunikasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap aspirasi benar-benar masuk dalam proses pengambilan kebijakan daerah. (*)