Daerah

APBD 2026 Siap Difinalkan Usai BANGGAR dan TAPD Sepakat dalam Pembahasan

APBD 2026 Siap Difinalkan Usai BANGGAR dan TAPD Sepakat dalam Pembahasan

BANYUWANGI – Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Banyuwangi menuntaskan Rapat Kerja finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Khusus DPRD.

Dalam proses finalisasi, pimpinan dan anggota BANGGAR melakukan telaah mendalam terhadap seluruh program serta alokasi anggaran yang telah dibahas selama beberapa bulan. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian setiap komponen anggaran dengan visi–misi pemerintah daerah dan memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Finalisasi ini penting untuk menjamin setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Siti Mafrochatin Ni’mah. Ia menambahkan, ketelitian dalam pembahasan menjadi kunci agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Ketua BANGGAR, I Made Cahyana Negara, juga menegaskan bahwa penyelesaian Raperda APBD 2026 merupakan hasil kerja sama erat antara pihak legislatif dan eksekutif. “Kami memastikan seluruh sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat—mendapatkan alokasi yang tepat dan seimbang,” katanya.

Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa TAPD telah menyiapkan data serta dokumen pendukung secara komprehensif sehingga proses pembahasan berjalan efektif. “Semua saran dan catatan dari BANGGAR telah kami tindak lanjuti, dan Raperda ini sudah siap dibawa ke Paripurna untuk ditetapkan menjadi Perda,” tuturnya.

Dengan rampungnya tahap finalisasi ini, APBD 2026 telah siap menjadi acuan utama pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik di Banyuwangi. Pimpinan DPRD berharap anggaran yang disetujui mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keseluruhan rangkaian pembahasan yang intens menunjukkan komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan anggaran, serta pentingnya kolaborasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.