BANYUWANGI – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi mengadakan rapat kerja intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Patemo, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Ratih Nur Hayati.

Patemo menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kinerja tiap OPD berjalan secara terpadu, efektif, dan bertanggung jawab. Pembahasan difokuskan pada peninjauan program, evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta upaya mengantisipasi potensi hambatan dalam pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kolaborasi antar OPD sangat penting agar pelayanan publik dapat ditingkatkan,” kata Patemo.

Wakil Ketua Komisi IV, Ratih Nur Hayati, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah pelaksanaan program, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, hingga penguatan mutu pendidikan. “Setiap OPD mempunyai tanggung jawab penting. Melalui rapat kerja, kami dapat menentukan prioritas dan mencari solusi atas kendala yang ada,” ujarnya.

Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam rapat mencakup pengelolaan irigasi oleh Dinas PU Pengairan, penataan ruang oleh Dinas PU Cipta Karya, peningkatan sistem pendidikan, serta pengelolaan kebersihan dan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan juga melaporkan perkembangan terkait transportasi umum dan manajemen lalu lintas.

Sementara itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan mekanisme pengadaan sebagai langkah memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proyek pemerintah.

Patemo menegaskan bahwa hasil rapat kerja ini akan menjadi dasar rekomendasi bagi penyempurnaan program OPD pada anggaran tahun berikutnya. Ia berharap proses evaluasi dan koordinasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, dan menjamin penggunaan anggaran tetap sesuai prioritas.

“Rapat kerja ini merupakan bukti komitmen DPRD untuk memastikan layanan publik dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan akuntabel,” tutupnya. (*)