BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, kembali menegaskan urgensi pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi madrasah dalam APBD 2026.

“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mengingatkan Bupati agar segera menuntaskan janji terkait program Bosda bagi seluruh madrasah di Banyuwangi,” kata Ni’mah.

Program Bosda Madrasah sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah saat audiensi virtual bersama Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, Bupati Ipuk Fiestiandani meminta Bappeda untuk memasukkan anggaran Bosda dalam SIPD sebagai bagian dari perencanaan APBD 2026. Audiensi tersebut juga dihadiri Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi, serta Ketua Komisi IV DPRD.

Ni’mah menegaskan bahwa meski nilai anggaran yang diusulkan belum sepenuhnya sesuai harapan para guru madrasah, pengalokasiannya harus segera diwujudkan demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

“Dengan masuknya Bosda Madrasah dalam APBD 2026, para guru tidak perlu lagi melakukan aksi protes, sehingga stabilitas investasi dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan Bosda dari APBD Kabupaten Banyuwangi akan memperkuat akses pendidikan serta meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Program ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan wajib belajar secara optimal di seluruh wilayah Banyuwangi.

Lebih jauh, politisi PKB tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan program, bukan hanya menyampaikan janji. Menurutnya, realisasi Bosda menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

DPRD Banyuwangi berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat semakin baik, sehingga seluruh program pendidikan—termasuk Bosda untuk madrasah—bisa terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi siswa maupun tenaga pendidik di seluruh kabupaten. (*)